Pengembangan Masyarakat Islam

Secara historis, IAIN Palu semula berstatus STAIN Datokarama Palu yang melingkupi jurusan Ushuluddin, Tarbyiah, Syariah dan Dakwah. Pada awalnya, Jurusan Dakwah hanya memiliki Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan pada tahun 2011 membuka lagi Program Studi Bimbinan Konseling Islam (BKI).

Untuk lebih konstruktif dan kompetitif, dan menindaklanjuti dari hasil studi kelayakan yang menunjukkan bahwa dari segi peluang sangat memungkinkan dibuakanya program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), dimana alumni PMI sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah Sulawesi Tengah dalam mendukung program-program pembangunan. Maka hal ini cukup beralasan untuk membuka Prodi PMI di STAIN Datokarama Palu berada di ibukota Propinsi Sulawesi Tengah yang mayoritas beragama Islam.

Selain itu, alumni PMI nantinya akan mengembangkan masyarakat Islam untuk hidup harmoni di tengah kehidupan masyarakat majemuk di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2012, STAIN Datokarama melalui ketua Jurusan Dakwah mengajukan usulan ke Dirjen Pendidikan Islam agar menerbitkan ijin penyelenggaraan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

Kemudian mendapatkan Surat Keptusan (SK) Dirjen Pendidikan Islam no 163 Tahun 2014 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi PMI Program Sarjana IAIN Palu Tahun 2014. Pada saat yang hampir bersamaan, tepatnya di bulan Desember tahun 2013 STAIN Datokarama Palu beralih status menjadi IAIN Palu. Dengan demikian jurusan Dakwah dimerjer dengan jurusan Ushuluddin dan Adab menjadi satu fakultas, Sehingga Jurusan/Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kini berada dibawah naungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Palu.

Profil Lulusan

1. Pekerja Sosial Islam

2. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

3. Pengembang Masyarakat Islam

4. Peneliti & Pengamat Sosial

5. Pegawai / pejabat di instansi pemerintah dan swasta terkait pembangunan sosial/pemberdayaan masyarakat.

6. Konsultan Sosial

7. Penyuluh

8. Wirausahawan

 Peluang Kerja

1. Dapat diterima di semua instansi pemerintah terutama Dinas Sosial, Kementerian Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal, Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, Kemenko SDM dan Kebudayaan, Balai Diklat, BKKBN, BPPKB, Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri mulai dari pemerintah desa sampai Propinsi dan atau pusat dan instansi lainnya.

2. Dapat diterima diperusahaan swasta, khususnya terkait pengembangan masyarakat melalui pemanfaat dana CSR yang dilindungi Undang-undang.

3. Dapat menjadi aktivis organisasi non pemerintah (NGO/LSM), menjadi Tenaga Pendamping Masyarakat Desa, Konsultan Sosial, fasilitator sosialisasi program pemerintah dan dapat menjadi da’i yang berwawasan Islam, multikultural & Pancasialis.

4. Menjadi Penyuluh dan fasilitator resolusi konflik

5. Sesuai aturan terbaru dari pemerintah, bahwa semua lulusan IAIN dapat diterima menjadi guru termasuk lulusan PMI.